Pembukaan Hutan belum Bawa Kesejahteraan bagi Warga Kampung
Pembukaan hutan untuk inverstasi perkebunan maupun pengolahan kayu di papua bellum mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kegiatan itu dinilai lebih banyak menimbulkan degradasi social dan adat.
Yang jelas, warga di pedalaman kesulitan mendapatkan makan dan obat karena hutan di buka.
Hal ini mengemuka dalam paparan periset Forum Kerja Sama LSM Papua, Jumat (20/11), dalam Kongres Kehutanan I Foker Di Jayapura, Papua. Paparan disampaikan tujuh periset yang meneliti wilayah besar adapt papua, yaitu Mamta, Ha Anim, momberai, Mee Pago, dan Saireri, yang meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digul, Mappi, Twluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari, Nabire, Digiyai, Biak Numfor, Waropen, Mamberamo, Sarmi, Keerom, dan jayapura.
Ambrosius Degey, peneliti di Mee Pago atau sekitar kabupaten nabire, Memaparkan, bagi suku Mee di wilayah adapt Sukikai, tanah disebut makikouko nimunetai amai, tanah/hutan adalah ibu yang memelihara warga.
Pemahanan adapt ini mulia bergeser ketika masyarakat di kampung melihat bahwa hutan/tanah bernilai ekonomi. Dampaknya, masyarakat terlibat konflik anatarwarga dalam penentuan batas kepemilikan hutan dan kehilanagan identitas marga.
Masukannya berbagai perusahaan kayu yang menawarkan iming-iming uang melimpah membuat masyarakat menyerahkan hutnanya untuk di tenbang. Sayangnya, kata ambrosius, masyarakat tidak dapat mengelol uang ketika harus mengubah kehidupan tradisional menjadi kehidupan modern yang serba membutuhkan uang.
Pastor Jhon jonga, peneliti di daerah Mamta atau skitar Keerom juga mengungkapkan laporan senada. Ia menuturkan, proyek transmigfarasi dan Kelapa sawit yang masuk ke Keerom tahun 1985-1986 membuat masyarakat asli tergusur dari tanak adat.
Pembukaan kebun kelapa sawit menyebabkan masyarakat kehilangn hutan sagu tempat mencari makanan pokok dan berbagai satwa buruan. Kabupaten keeron seluas 936.500 hektar memiliki 9.300 hektar perkebunan kelapa sawit, artinya terbesar di Provinsi Papua.
Kekhawatiran terhadap dampak pembukaan hutan untuk kelapa sawit ditutukan periset jago Bukit yang mengkaji wilayah adapt Ha Anim atau kabupaten Marauke dan sekitarnya. Sebuah perusahaan besar akan membuka kebun kelapa sawit seluas 176.000 hektar di distrik edera, Mappi. Di sisi lain, pemilik hak ulayat, suku auwyu, memiliki pengalaman dengan perkebunan karet sejak zaman belanda. Pemerintah diharapkan memberi kebebasab warga untuk memilih program yang sesuai.
Pembukaan hutan untuk inverstasi perkebunan maupun pengolahan kayu di papua bellum mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kegiatan itu dinilai lebih banyak menimbulkan degradasi social dan adat.
Yang jelas, warga di pedalaman kesulitan mendapatkan makan dan obat karena hutan di buka.
Hal ini mengemuka dalam paparan periset Forum Kerja Sama LSM Papua, Jumat (20/11), dalam Kongres Kehutanan I Foker Di Jayapura, Papua. Paparan disampaikan tujuh periset yang meneliti wilayah besar adapt papua, yaitu Mamta, Ha Anim, momberai, Mee Pago, dan Saireri, yang meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digul, Mappi, Twluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari, Nabire, Digiyai, Biak Numfor, Waropen, Mamberamo, Sarmi, Keerom, dan jayapura.
Ambrosius Degey, peneliti di Mee Pago atau sekitar kabupaten nabire, Memaparkan, bagi suku Mee di wilayah adapt Sukikai, tanah disebut makikouko nimunetai amai, tanah/hutan adalah ibu yang memelihara warga.
Pemahanan adapt ini mulia bergeser ketika masyarakat di kampung melihat bahwa hutan/tanah bernilai ekonomi. Dampaknya, masyarakat terlibat konflik anatarwarga dalam penentuan batas kepemilikan hutan dan kehilanagan identitas marga.
Masukannya berbagai perusahaan kayu yang menawarkan iming-iming uang melimpah membuat masyarakat menyerahkan hutnanya untuk di tenbang. Sayangnya, kata ambrosius, masyarakat tidak dapat mengelol uang ketika harus mengubah kehidupan tradisional menjadi kehidupan modern yang serba membutuhkan uang.
Pastor Jhon jonga, peneliti di daerah Mamta atau skitar Keerom juga mengungkapkan laporan senada. Ia menuturkan, proyek transmigfarasi dan Kelapa sawit yang masuk ke Keerom tahun 1985-1986 membuat masyarakat asli tergusur dari tanak adat.
Pembukaan kebun kelapa sawit menyebabkan masyarakat kehilangn hutan sagu tempat mencari makanan pokok dan berbagai satwa buruan. Kabupaten keeron seluas 936.500 hektar memiliki 9.300 hektar perkebunan kelapa sawit, artinya terbesar di Provinsi Papua.
Kekhawatiran terhadap dampak pembukaan hutan untuk kelapa sawit ditutukan periset jago Bukit yang mengkaji wilayah adapt Ha Anim atau kabupaten Marauke dan sekitarnya. Sebuah perusahaan besar akan membuka kebun kelapa sawit seluas 176.000 hektar di distrik edera, Mappi. Di sisi lain, pemilik hak ulayat, suku auwyu, memiliki pengalaman dengan perkebunan karet sejak zaman belanda. Pemerintah diharapkan memberi kebebasab warga untuk memilih program yang sesuai.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment